Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata untuk mengatasi masalah korupsi dan pungutan liar yang sering terjadi di destinasi pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan memperbaiki citra pariwisata Indonesia.
Pungutan liar atau pungli merupakan praktik yang merugikan bagi para wisatawan dan merusak reputasi tempat wisata. Tindakan ini juga dapat menjadi hambatan bagi pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberantas pungli dan menciptakan lingkungan pariwisata yang bersih dan transparan.
Pokja penanggulangan pungli di tempat wisata akan terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, pemangku kepentingan pariwisata, dan masyarakat setempat. Mereka akan bekerja sama dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap praktik pungli yang terjadi di tempat wisata.
Selain itu, pokja ini juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjaga integritas dalam berbisnis. Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisata bagi para pengunjung.
Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi destinasi pariwisata yang lebih baik dan bersaing di tingkat internasional. Keberhasilan dalam memberantas pungli di tempat wisata akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Semoga langkah ini dapat memberikan hasil yang baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata di Indonesia.
